5 Simple Statements About reformasi intelijen Explained
5 Simple Statements About reformasi intelijen Explained
Blog Article
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.
Mendefinisikan pandemi sebagai ancaman keamanan nasional sendiri merupakan hal yang tepat. Pandemi Covid 19 sendiri telah bertransformasi menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia namun juga keamanan nasional.
Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip 1000 deal with, artinya personel intelijen tersebut memiliki one thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".
In 1997, BAIS successfully performed a counterintelligence operation to arrest an Australian spy working to the ASIS and an individual believed being an Indonesian armed forces intelligence officer who was preparing a gathering to offer files, doc drop transpired in Jakarta but, unidentified to equally spies, they ended up currently being observed by Indonesian counter-intelligence officers, Within times the officer were quietly shuttled out from the country, hardly ever to work in reformasi intelijen indonesia intelligence products and services all over again.
UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.
Journalist and open up supply investigator Benjamin Strick identified the bot network operating on Twitter after analyzing various days really worth of tweets with hashtags for example #WestPapua and #FreeWestPapua.
International foundations face a prerequisite to chorus from pursuits which “disrupt the stability as well as the unity“ of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.
Other than the Constitutional Courtroom’s decision, A further component delaying the issuance of utilizing laws could be the improve of government in October 2014. The modify in govt triggered some changes in the pertinent ministries together with the countrywide development strategy, that has experienced an influence on The federal government’s priorities.
Dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi, harmonisasi produk intelijen untuk kemudian dirumuskan kegiatan operasional dan tindakan bersama yang harus dilakukan.
Legislation No. eleven of 2008 relating to Digital Details and Transactions (EIT) Regulation supplies a authorized foundation for World wide web-centered commerce in Indonesia and codifies numerous World wide web-based mostly offenses. However, it has also criminalized World-wide-web-dependent insults and defamation, with significantly more powerful penalties than People controlled during the Prison Code. The federal government has used the Regulation to demand numerous people, significantly journalists, activists, human rights defenders, and teachers and learners. In 2021, as an example, two scientists of Indonesia Corruption Enjoy ended up billed underneath the EIT Regulation with defamation, subsequent their publication of the review about public officers’ involvement in selling a controversial drug to treat COVID-19.
Artikel ini sudah memiliki referensi, tetapi tidak disertai kutipan yang cukup. Anda dapat membantu mengembangkan artikel ini dengan menambahkan lebih banyak kutipan pada teks artikel. (Desember 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)
The Law on Foundations presents that “social” foundations may well function to benefit only their stakeholders, which might be inconsistent with general public reward standing. The wide expression of “social” in this definition may result in a difficulty in apply, because it is relevant to any not-for-financial gain action.
Societal companies permitted to interact in financial actions only by way of company subsidiary..